 |
| Aliansi Ormas Kota Bekasi Sambangi Kantor PT. Mitra Patriot |
KOTA BEKASI — Polemik mengenai rencana pelelangan armada bus Transpatriot mendapat respons tegas dari elemen masyarakat. Langkah PT Mitra Patriot (Perseroda) melelang aset tersebut dinilai sebagai tindakan rasional demi menyelamatkan keuangan daerah, mengingat kondisi armada yang sudah tidak produktif.
Ketua Aliansi Organisasi Masyarakat (Ormas) dan LSM Kota Bekasi, Deni Muhamad Ali, meminta agar kebijakan korporasi ini tidak ditarik ke ranah politis yang menyesatkan.
Menurut Deni, publik harus melihat fakta di lapangan secara objektif. Puluhan bus yang rencananya akan dilelang tersebut diketahui telah berhenti beroperasi alias "mangkrak" selama kurang lebih dua tahun.
"Kondisi armada yang tidak produktif justru berpotensi membebani keuangan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah efisiensi yang dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan," tegas Deni saat memberikan keterangan pers di Bekasi, Rabu (14/01/2026).
Beban Operasional vs Nilai Ekonomis
Deni menyoroti bahwa mempertahankan aset yang rusak dan tidak bergerak hanya akan menjadi benalu bagi neraca keuangan perusahaan daerah maupun APBD. Biaya perawatan dan penyusutan nilai aset (depresiasi) terus berjalan sementara bus tidak menghasilkan pendapatan.
Oleh karena itu, ia menilai langkah Direktur Utama PT Mitra Patriot sudah tepat dan terukur. Ia pun mewanti-wanti agar narasi kebencian tidak digunakan untuk menyerang kebijakan yang sifatnya administratif dan ekonomis ini.
"Setiap kebijakan publik harus disikapi secara rasional dan objektif, bukan dengan narasi yang menyesatkan atau bermuatan kepentingan tertentu," ucap pria yang akrab disapa Bang Deni ini.
Transparansi Proses Lelang
Kendati mendukung penuh langkah efisiensi dan penataan aset tersebut, Aliansi Ormas dan LSM Kota Bekasi memberikan catatan tebal. Deni mendesak agar seluruh proses pelelangan wajib dilakukan secara transparan, akuntabel, dan melalui mekanisme perizinan yang sah.
Ia memastikan pihaknya akan mengawal proses tersebut agar hasil dari pelelangan benar-benar kembali untuk kepentingan masyarakat dan penyehatan manajemen transportasi publik di Kota Bekasi.
"Yang terpenting adalah kepentingan masyarakat dan keberlangsungan keuangan daerah. Selama kebijakan ini dilakukan sesuai aturan, maka patut didukung," pungkasnya yang diamini oleh para ketua Ormas dan LSM yang hadir.