Gibasnews.com, BEKASI - Persoalan keterbatasan lahan pemakaman di wilayah Bekasi Utara kembali menjadi perhatian serius. Kondisi makam yang sudah penuh sesak menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang kesulitan mencari tempat pemakaman bagi anggota keluarga mereka. Situasi ini dinilai semakin mendesak dan membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim, menyoroti belum terealisasinya rencana pengadaan lahan makam baru, meskipun anggaran untuk pembebasan lahan telah disiapkan. Ia mengungkapkan bahwa dana sebesar Rp 9 miliar sebelumnya telah dialokasikan untuk keperluan tersebut. Namun, anggaran itu tidak dapat dimanfaatkan dan justru menjadi sisa lebih penggunaan anggaran, karena proses pembebasan lahan tidak kunjung terlaksana.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat disayangkan, mengingat kebutuhan lahan pemakaman merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak bisa ditunda. Ia menjelaskan bahwa lahan yang direncanakan sebenarnya sudah ada dan telah ditunjuk, namun proses administrasi, khususnya terkait status sertifikat, menjadi kendala utama sehingga pemerintah daerah belum dapat melanjutkan proses pembebasan.
Ia menilai lambatnya penyelesaian persoalan administrasi tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan akan lahan pemakaman terus meningkat, sementara kapasitas tempat pemakaman umum yang ada sudah hampir tidak mampu menampung.
Salah satu lokasi yang menjadi sorotan adalah kawasan pemakaman di wilayah Kali Abang. Di lokasi tersebut, kondisi makam disebut sudah sangat padat, bahkan nyaris tidak tersedia lagi ruang untuk pemakaman baru. Hal ini menimbulkan keresahan, tidak hanya di kalangan warga, tetapi juga para tokoh masyarakat dan ulama setempat.
Para tokoh agama sebelumnya telah menyampaikan aspirasi dan harapan agar pemerintah segera menyediakan lahan pemakaman baru. Mereka menilai, penyediaan lahan makam merupakan bagian penting dari pelayanan dasar kepada masyarakat, yang juga berkaitan dengan nilai sosial dan keagamaan.
"Persoalan ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Ia mendorong agar seluruh hambatan administrasi yang menghambat pembebasan lahan dapat segera diselesaikan, sehingga proses pengadaan lahan makam dapat dilanjutkan," ujarnya.
Menurutnya, pemerintah perlu mengambil langkah cepat dan tegas, mengingat persoalan ini menyangkut kebutuhan mendasar masyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa aspirasi warga harus menjadi prioritas, terutama ketika menyangkut fasilitas publik yang sangat dibutuhkan.
Ia berharap adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah untuk segera menuntaskan persoalan tersebut. Dengan tersedianya lahan pemakaman baru, diharapkan keresahan masyarakat dapat teratasi dan kebutuhan pelayanan pemakaman di wilayah Bekasi Utara dapat terpenuhi secara layak.
Persoalan krisis lahan makam ini menjadi pengingat bahwa perencanaan pembangunan tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur fisik seperti jalan dan gedung, tetapi juga menyangkut fasilitas sosial yang menjadi kebutuhan penting masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat segera menghadirkan solusi nyata agar persoalan ini tidak terus berlarut.(ADV)