Gibasnews.com, BEKASI - Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Alit Jamaludin, menyerap aspirasi masyarakat saat kegiatan reses di Komplek Daperla, Kecamatan Bekasi Timur. Dari sejumlah masukan yang diterima, persoalan banjir masih menjadi keluhan paling utama. Alit mengatakan, sebagian besar warga yang hadir mengutarakan masalah yang hampir serupa. Bahkan, menurutnya sekitar 80 persen aspirasi berkaitan langsung dengan persoalan genangan air yang kerap muncul setiap kali hujan deras turun.
“Mayoritas warga masih mengeluhkan banjir. Ini isu paling krusial. Jadi ke depan fokus kita memang harus ke infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan saluran air,” kata Alit kepada wartawan, Minggu (15/2/2026).
Ia menjelaskan, banjir di kawasan tersebut bukan akibat kiriman dari daerah lain, melainkan karena kondisi kontur wilayah yang rendah dan kapasitas drainase yang tidak mampu menampung debit air saat curah hujan tinggi. Bahkan, hujan dalam waktu singkat saja sudah cukup membuat air meluap ke jalan dan permukiman.
“Kalau hujan deras, pasti banjir. Saya sudah cek langsung sebelumnya. Air cepat naik karena salurannya tidak memadai,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Alit mengaku telah mengusulkan perbaikan sistem drainase agar dimasukkan dalam program pembangunan pemerintah daerah. Salah satu solusi yang direncanakan adalah pembuatan sodetan saluran menuju Kali Kapuk yang terhubung dengan area Perumahan Juanda. Ia berharap, usulan tersebut dapat direalisasikan dalam anggaran tahun 2026, sehingga penanganan banjir tidak terus menjadi masalah berulang setiap musim hujan.
“Mudah-mudahan bisa masuk realisasi 2026. Sudah ada rencana sodetan saluran, itu yang kita dorong supaya genangan bisa berkurang,” jelasnya.
Selain infrastruktur, warga juga menyampaikan persoalan ekonomi. Banyak masyarakat meminta dukungan pemerintah agar usaha kecil dapat berkembang, khususnya di tengah perubahan pola bisnis yang semakin digital.
Lanjut Alit, peningkatan kesejahteraan tidak cukup hanya dengan bantuan sosial, tetapi juga perlu peningkatan kemampuan masyarakat. Ia menilai pelatihan usaha dan pemasaran digital menjadi kebutuhan mendesak agar pelaku UMKM bisa bertahan dan berkembang.
“Masyarakat ingin tahu bagaimana berjualan di era digital. Jadi pemerintah tidak hanya hadir lewat bantuan, tapi juga pelatihan dan peningkatan kapasitas warga,” pungkasnya.(ADV)