GIBASNEWS - Kepemimpinan Direktur Utama (Dirut) RSUD dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi, Dr. dr. Ellya Niken Prastiwi, kini tengah menjadi sorotan tajam. Pucuk pimpinan rumah sakit pelat merah tersebut diduga mangkir dari tugas usai libur Lebaran 2026, menabrak langsung aturan larangan Work From Anywhere (WFA) yang diteken Wali Kota.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal rumah sakit, sang Dirut disinyalir hanya menampakkan diri pada hari pertama kerja.
"Rabu sih Bu Dirut masuk untuk melaksanakan upacara, namun pada esok harinya sudah tidak ada," beber seorang pegawai RSUD CAM yang enggan disebutkan identitasnya saat dikonfirmasi, Jumat (27/3/26).
Ketidakhadiran ini dinilai ironis. Pasalnya, melalui Surat Edaran Nomor 800.1.5/192/BKPSDM.PKA, Pemkot Bekasi menetapkan RSUD CAM sebagai satu dari 13 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) krusial yang diwajibkan 100 persen Work From Office (WFO). Pengecualian relaksasi WFA tidak berlaku bagi sektor pelayanan kesehatan agar penanganan medis masyarakat tidak lumpuh pasca-libur panjang.
Krisis Keteladanan, Pemkot Didesak Turun Tangan
Sikap indisipliner di level pimpinan ini langsung memantik reaksi keras dari pemerhati kebijakan daerah. Farhan, perwakilan dari organisasi Suara Keadilan (SAKA), menegaskan bahwa kelonggaran disiplin yang ditunjukkan seorang direktur sangat mencederai integritas birokrasi pelayanan publik.
"Dalam organisasi pelayanan publik, keteladanan pimpinan menjadi titik awal. Ketika disiplin aparatur dipertanyakan, maka kepemimpinan tidak bisa berada di luar ruang evaluasi," tegas Farhan.
Menurutnya, masalah ini bukan sekadar persoalan administratif daftar hadir, melainkan menyentuh fondasi tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Setiap potensi kelonggaran di level manajerial berisiko menimbulkan dampak kebiasaan buruk yang sistemik bagi ASN di bawahnya.
Farhan mendesak adanya transparansi dari manajemen RSUD CAM agar isu ini tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat. Ia juga meminta Pemkot Bekasi segera melakukan fungsi pengawasan secara nyata.
"Jabatan publik selalu terbuka untuk diuji. Ketika muncul pertanyaan di ruang publik, maka yang dibutuhkan adalah penjelasan yang terbuka, agar tidak berkembang menjadi spekulasi," pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen RSUD CAM Kota Bekasi terkait dugaan absennya direktur utama mereka. Publik kini menanti ketegasan Pemkot untuk menjaga kredibilitas layanan kesehatan di Kota Patriot.

