Gibasnews.com, CIMAHI - Dinamika pembangunan di Kota Cimahi kembali menjadi sorotan. Kali ini, Sekretaris GIBAS Resort Kota Cimahi, Sobar Budiman, melontarkan kritik keras terhadap dugaan adanya intervensi pihak luar dalam sejumlah proyek pembangunan daerah. Ia menilai, campur tangan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas, memperlambat proses pembangunan, bahkan mencederai kepentingan masyarakat lokal.
Dalam pernyataan resminya, Sobar tidak menutup-nutupi kekhawatirannya atas fenomena yang ia sebut sebagai upaya mengobok-obok proyek pembangunan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung di Cimahi. Ia menegaskan, ruang pembangunan daerah seharusnya steril dari intervensi yang sarat kepentingan terselubung.
“Cimahi ini punya mekanisme, punya aturan, dan punya masyarakat yang harus dilindungi. Kalau ada pihak luar masuk tanpa kepentingan yang jelas, apalagi mencoba mempengaruhi jalannya proyek, ini patut dipertanyakan,” ujar Sobar dengan nada tegas.
Menurutnya, pembangunan yang sedang digencarkan Pemerintah Kota Cimahi membutuhkan stabilitas dan kepercayaan publik. Kehadiran pihak luar yang mencoba mempengaruhi arah atau pelaksanaan proyek justru berisiko menghambat akselerasi yang tengah dibangun.
Ia menekankan bahwa kenyamanan pemerintah daerah dalam bekerja menjadi faktor krusial. Tanpa gangguan eksternal, Pemkot Cimahi dinilai akan lebih optimal dalam merealisasikan program-program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Biarkan pemerintah bekerja dengan tenang. Fokus kita seharusnya pada hasil, apakah pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat atau tidak. Jangan sampai energi habis hanya untuk menghadapi gangguan yang tidak perlu,” tambahnya.
Waspadai Penggiringan Opini
Tak hanya menyoroti intervensi fisik dalam proyek, Sobar juga mengingatkan masyarakat soal potensi penggiringan opini melalui informasi yang belum tentu benar. Ia melihat adanya kecenderungan penyebaran isu yang tidak akurat, bahkan cenderung menyesatkan, yang bisa memicu keresahan publik.
Menurutnya, di era derasnya arus informasi saat ini, masyarakat dituntut lebih kritis dan selektif dalam menerima berita, terutama yang berkaitan dengan isu pembangunan dan kebijakan daerah.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi. Jangan telan mentah-mentah informasi yang sumbernya tidak jelas. Kalau dibiarkan, ini bisa memecah belah dan merusak kondusivitas yang selama ini kita jaga,” katanya.
Ia juga menyinggung bahwa isu-isu liar kerap dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperkeruh suasana, terutama jika berkaitan dengan proyek bernilai strategis.
Dorong Sinergi, Tolak Kepentingan Terselubung
Lebih jauh, GIBAS Resort Kota Cimahi menyatakan komitmennya untuk terus mengawal jalannya pembangunan agar tetap berpihak pada masyarakat. Sobar menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi kemasyarakatan, aparat keamanan, dan pemerintah daerah dalam menjaga iklim pembangunan yang sehat.
Menurutnya, kolaborasi yang solid akan menjadi benteng utama dalam menghadapi potensi gangguan, baik yang datang dari dalam maupun luar daerah.
“Pembangunan itu bukan hanya soal fisik, tapi juga soal kepercayaan. Kalau semua pihak bersinergi, tidak ada ruang bagi kepentingan-kepentingan tersembunyi yang ingin mengambil keuntungan,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan bahwa Cimahi sebagai kota dengan karakter khas dan sejarah kuat harus dijaga dari upaya-upaya yang bisa merusak tatanan sosial maupun arah pembangunannya.
“Cimahi Adalah Rumah Kita”
Menutup pernyataannya, Sobar mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga Kota Cimahi tetap aman, kondusif, dan terbebas dari intervensi yang tidak sehat. Ia menegaskan bahwa tanggung jawab menjaga kota bukan hanya milik pemerintah, tetapi seluruh warga.
“Cimahi adalah rumah kita bersama. Sudah seharusnya kita jaga dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jangan beri celah bagi mereka yang ingin mengganggu ketenangan kota ini,” pungkasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap proyek pembangunan di daerah akan semakin diperketat, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas.