Gibasnews.com, BEKASI - Banjir masih menjadi persoalan utama di sejumlah wilayah di Kota Bekasi. Keluhan itu disampaikan warga saat anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Golkar, A. Syafei, menggelar kegiatan Jaring Aspirasi (Reses) I Tahun 2026 di RW 12, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Minggu (15/2/2026).
Salah seorang warga RT 04/RW 12, Romli, mengatakan banjir kerap melanda lingkungannya setiap kali hujan deras turun. Menurut dia, ketinggian air bahkan bisa mencapai sepinggang orang dewasa. “Kalau hujan deras, air bisa sampai sepinggang. Itu karena tanggulnya jebol,” ujar Romli di hadapan peserta reses.
Menanggapi hal itu, Syafei membenarkan adanya tanggul jebol di wilayah tersebut. Ia menyebut kondisi itu menjadi salah satu penyebab banjir yang merendam permukiman warga.
“Kita akan koordinasi dengan Disperkimtan. Nanti kita survei dan cek langsung ke lokasi, karena ini juga berkaitan dengan perumahan,” kata Syafei.
Ia menambahkan, persoalan banjir tidak hanya disebabkan oleh tanggul yang jebol, tetapi juga saluran air yang tidak berfungsi optimal. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah saluran pembuangan air mengalami kebuntuan sehingga aliran air terhambat. Syafei meminta Ketua RT setempat segera berkomunikasi dengan pihak pengelola perumahan guna memastikan akses saluran pembuangan air.
“Pertama, RT komunikasi dengan perumahan. Akses buangannya ke mana? Tadi disampaikan mentok. Ini banyak yang mentok semua, jadi air tidak mengalir,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa persoalan banjir di wilayah Jakamulya dan Jakasetia diharapkan dapat teratasi melalui rencana pembukaan Situ Wong yang telah dianggarkan pemerintah daerah.
“Insya Allah, karena sudah kita anggarkan. Tahapannya pembebasan lahan dulu, baru pembangunan,” kata dia.
Menurut Syafei, pembenahan Situ Wong diharapkan dapat berfungsi sebagai kawasan resapan air sekaligus ruang publik bagi masyarakat.
Selain persoalan banjir, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain dalam reses tersebut, seperti penambahan penerangan jalan umum (PJU), peningkatan insentif kader Posyandu, bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kemudahan layanan BPJS Kesehatan.(ADV)