Gibasnews.com, BEKASI - Persoalan layanan kesehatan menjadi salah satu perhatian utama dalam kegiatan reses Anggota DPRD Kota Bekasi, Ahmadi, yang berlangsung di wilayah Jatimekar, Kecamatan Jatiasih. Dalam pertemuan tersebut, banyak warga menyampaikan kegelisahan mereka terkait status kepesertaan BPJS Kesehatan, khususnya bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang diketahui dalam kondisi nonaktif.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama bagi warga yang sangat bergantung pada program jaminan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan medis. Mereka khawatir tidak dapat memperoleh layanan kesehatan saat dibutuhkan, terutama dalam kondisi darurat.
Menanggapi hal itu, Ahmadi menegaskan agar masyarakat tidak panik apabila mendapati status BPJS Kesehatan PBI mereka tidak aktif saat hendak digunakan. Ia memastikan bahwa warga tetap memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan persoalan administrasi dapat ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.
Ia meminta warga untuk segera melaporkan apabila mengalami kendala saat mengakses layanan kesehatan akibat status kepesertaan yang nonaktif. Dengan adanya laporan tersebut, pihaknya dapat membantu melakukan koordinasi dengan instansi terkait agar persoalan tersebut dapat segera ditangani.
"Pelayanan kesehatan merupakan hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, ia mendorong agar pelayanan kepada pasien tetap menjadi prioritas utama, sementara persoalan administrasi dapat diselesaikan setelah masyarakat memperoleh penanganan medis yang dibutuhkan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya adanya standar operasional pelayanan yang mengedepankan prinsip kemanusiaan, di mana pasien tetap dilayani terlebih dahulu tanpa terhambat oleh persoalan administrasi. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan tidak ada warga yang tertunda mendapatkan perawatan hanya karena kendala status kepesertaan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan masyarakat untuk aktif memantau status kepesertaan mereka serta segera melakukan pembaruan data apabila diperlukan. Ia menilai, komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah sangat penting untuk memastikan program jaminan kesehatan dapat berjalan secara optimal.
Kegiatan reses tersebut juga menjadi ruang dialog antara warga dan wakil rakyat untuk membahas berbagai persoalan pelayanan publik lainnya. Ia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi perhatian dan akan diperjuangkan melalui jalur yang tersedia.
Melalui pertemuan tersebut, ia berharap masyarakat dapat merasa lebih tenang dan tetap percaya bahwa hak mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan akan terus dijamin. Ia juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal agar setiap warga Kota Bekasi dapat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak tanpa hambatan yang berarti.(ADV)