GIBASNEWS, KOTA BEKASI - Anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur kunjungi Pemkot Bekasi untuk melakukan konsultasi dan koordinasi terkait Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik melalui Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, Kamis, (13/01/2022).
Dalam sesi konsultasi dan koordinasi yang sifatnya saling sharing ilmu dan pengalaman, Akhirudin, salah satu anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur menyampaikan bahwa maksud Ia dan tim datang ke Pemerintah Kota Bekasi adalah untuk belajar mengenai langkah penerapan atau pengelolaan PPID di Kota Bekasi.
“Kami datang ke sini didasari atas raihan penghargaan Badan Publik Informatif se- Jabar untuk Pemerintah Kota Bekasi, maka sangat cocok sekali bagi kami untuk mempelajari pengelolaan PPID di sini, agar dapat dibagikan ilmu dan pengalamannya untuk diterapkan oleh Pemkab Belitung Timur, ” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Kota Bekasi Sajekti Rubiyah langsung di ruang kerjanya.
"Tentunya semua pengelolaan dan penerapan PPID di Kota Bekasi mengikuti aturan-aturan yang tertera dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang kami sadur dan dibuatkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 73 Tahun 2018 Tentang Pedoman dan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, ”katanya.
Dia juga menambahkan bagian Humas Pemkot Bekasi selaku PPID Utama Kota Bekasi bertugas memberikan pelayanan keterbukaan informasi dengan melibatkan peranan setiap Perangkat Daerah selaku PPID Pembantu yang dijabat/diduduki oleh Sekretaris Perangkat Daerah.
Agar pengelolaan PPID berjalan baik dan terbentuk kerjasama yang solid, PPID Utama setiap tahunnya rutin melakukan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Keterbukaan Informasi Publik kepada PPID Pembantu, sama halnya dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang melakukan Monev terhadap PPID Utama di setiap Kota/Kabupaten Se- Jabar.
“Kami rutin melakukan Monev kepada PPID Pembantu yang meliputi 3 kategori, yakni Pengelolaan PPID, Pengelola Pengaduan Publik, dan Pengelolaan Media Sosial. Kami juga bekerjasama dengan DISKOMINFOSTANDI dalam pelaksanaan monev tersebut, karena kanal pengaduan dan medsos, leading sector -nya berada di sana, namun satu kesatuan dengan prinsip keterbukaan informasi bahwa informasi apapun terkait Pemerintahan, masyarakat harus mudah didapatkannya dan tersebar di banyak platform, salah satunya media sosial, dan hal tersebut menjadi tugas kami, PPID Utama,” pungkasnya.