Gibasnews.com, TASIKMALAYA - Ratusan anggota Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi (GIBAS) Resor Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Senin (22/6/2026). Massa yang datang dari berbagai wilayah di Kabupaten Tasikmalaya itu menyuarakan sejumlah persoalan yang dinilai selama ini belum mendapat perhatian serius, terutama terkait fasilitas umum dan fasilitas sosial (PSU) pada sejumlah kawasan perumahan yang hingga kini belum diserahkan kepada pemerintah daerah.
Sejak siang hari, massa mulai memadati kawasan depan gedung DPRD. Dengan membawa spanduk, poster, serta bendera organisasi, mereka menyampaikan berbagai aspirasi masyarakat yang menurut mereka sudah terlalu lama menunggu penyelesaian.
Salah satu isu utama yang disoroti dalam aksi tersebut adalah kondisi sejumlah perumahan yang hingga kini belum menuntaskan proses penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), termasuk Perumahan Palasari yang berada di Kecamatan Ciawi.
Ketua GIBAS Resor Kabupaten Tasikmalaya, H. Waris, mengatakan pihaknya hadir sebagai penyambung suara warga yang selama ini mengeluhkan berbagai persoalan di lingkungan tempat tinggal mereka. Menurutnya, belum tuntasnya penyerahan PSU berdampak langsung terhadap pelayanan dan pembangunan fasilitas publik yang seharusnya dapat dinikmati masyarakat.
"Kami datang ke DPRD bukan untuk mencari sensasi ataupun membuat keributan. Kami hadir membawa aspirasi masyarakat yang selama ini merasa belum mendapatkan kepastian terkait berbagai persoalan di lingkungan perumahan mereka. Salah satunya mengenai PSU yang hingga saat ini belum juga diselesaikan. Kami meminta DPRD dan pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini," ujar H. Waris di hadapan massa aksi.
Menurutnya, keberadaan PSU sangat penting karena menyangkut akses jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka, penerangan, hingga berbagai fasilitas umum lainnya yang menjadi kebutuhan dasar warga perumahan. Ketika status PSU belum jelas, kata dia, warga sering kali menjadi pihak yang paling dirugikan.
"Kami ingin ada kepastian. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban akibat persoalan administrasi atau kelalaian pihak-pihak tertentu. Warga berhak mendapatkan lingkungan yang layak dan fasilitas yang memadai," katanya.
Dalam orasinya, massa juga meminta DPRD Kabupaten Tasikmalaya menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap berbagai persoalan pembangunan perumahan yang berkembang di daerah. Mereka berharap wakil rakyat tidak hanya menerima laporan, tetapi juga turun langsung melihat kondisi yang terjadi di lapangan.
Aksi yang berlangsung selama beberapa jam tersebut mendapat pengawalan ketat dari jajaran Polres Tasikmalaya. Sejumlah personel kepolisian ditempatkan di titik-titik strategis guna memastikan jalannya demonstrasi berlangsung aman dan tertib.
Selain personel pengamanan terbuka, petugas dari satuan lalu lintas juga diterjunkan untuk mengatur arus kendaraan di sekitar lokasi aksi agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal. Kehadiran aparat keamanan mendapat apresiasi dari peserta aksi karena mampu menjaga situasi tetap kondusif.
Sepanjang pelaksanaan unjuk rasa, komunikasi antara koordinator lapangan dengan pihak kepolisian berjalan baik. Tidak terlihat adanya gesekan ataupun tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Massa secara bergantian menyampaikan aspirasi melalui pengeras suara sambil menunggu perwakilan mereka diterima oleh pimpinan DPRD.
Setelah beberapa waktu berorasi, sejumlah perwakilan GIBAS akhirnya diterima oleh unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan audiensi. Dalam pertemuan tersebut, massa menyerahkan dokumen berisi aspirasi dan tuntutan masyarakat yang diharapkan dapat segera ditindaklanjuti.
Perwakilan DPRD yang menerima audiensi menyatakan akan mempelajari seluruh dokumen yang disampaikan serta membawa persoalan tersebut ke dalam pembahasan rapat kerja dan koordinasi dengan instansi terkait.
Mendengar komitmen tersebut, massa berharap DPRD tidak berhenti pada sebatas menerima aspirasi, tetapi benar-benar mengawal penyelesaian persoalan yang dikeluhkan warga. Mereka juga meminta adanya langkah konkret dan batas waktu yang jelas agar masyarakat memperoleh kepastian.
Menjelang sore hari, sekitar pukul 15.30 WIB, aksi unjuk rasa berakhir. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan meninggalkan lokasi dengan pengawalan aparat kepolisian. Tidak ada kerusakan fasilitas umum maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.