Gibasnews.com, BEKASI - Polemik di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Chasbullah Abdulmadjid (CAM) Kota Bekasi kembali bergulir. Forum Perjuangan Rakyat (Fopera) Kota Bekasi resmi melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan rumah sakit tersebut kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi, Rabu (18/11).
Laporan itu tidak hanya menyoroti satu persoalan. Fopera menyerahkan sejumlah dokumen dan informasi yang menurut mereka berkaitan dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran RSUD CAM tahun anggaran 2026.
Tiga persoalan utama yang dilaporkan yakni dugaan masalah dalam pengelolaan Building Management, belanja obat atau bahan obat, serta dugaan pemotongan jasa pelayanan (jaspel) bagi pegawai RSUD CAM.
Ketua Koordinator Fopera Kota Bekasi, Muhamad Imron, mengatakan laporan tersebut disusun berdasarkan hasil pengamatan di lapangan serta informasi yang diterima pihaknya dari posko pengaduan karyawan RSUD CAM selama Oktober-November 2026.
“Laporan ini merupakan hasil observasi kami di lapangan dan data yang kami terima dari Posko Pengaduan Karyawan RSUD CAM pada Oktober-November 2026,” kata Imron.
Menurut dia, temuan dan informasi tersebut kemudian dituangkan dalam laporan kepada Kejari Kota Bekasi agar dapat ditelusuri lebih jauh. Fopera meminta aparat penegak hukum tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi, tetapi melakukan investigasi untuk mengetahui ada atau tidaknya kerugian negara.
“Kami mendesak Kejaksaan Negeri Kota Bekasi segera memanggil Direktur RSUD CAM dan melakukan investigasi atas dugaan kerugian negara sebagaimana laporan dan berkas yang telah kami serahkan,” ujarnya.
Fopera juga meminta Kejari Kota Bekasi menindaklanjuti laporan tersebut sesuai mekanisme hukum. Jika dalam proses penyelidikan ditemukan bukti yang cukup, pihak yang bertanggung jawab diminta diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, Fopera turut menyoroti polemik kepemimpinan RSUD CAM yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD Kota Bekasi. Mereka bahkan mendorong Komisi IV DPRD Kota Bekasi mempercepat proses evaluasi terhadap Direktur RSUD CAM.
“Kami mendukung langkah DPRD Kota Bekasi yang merespons persoalan di lingkungan RSUD CAM. Kami meminta Komisi IV mempercepat proses sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Imron.
Fopera menilai persoalan yang mereka laporkan tidak semestinya hanya menjadi polemik antara manajemen dan pegawai. Menurut mereka, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran rumah sakit daerah perlu dibuka secara terang agar penggunaan uang publik dapat dipertanggungjawabkan.
Usai melaporkan dugaan tersebut ke Kejari Kota Bekasi, Fopera menyatakan akan melanjutkan aksi mereka. Mereka berencana menggelar demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Bekasi dan menyampaikan persoalan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.
Meski demikian, seluruh tudingan yang disampaikan Fopera dalam laporan tersebut masih berupa dugaan dan perlu dibuktikan melalui proses penyelidikan maupun penyidikan oleh aparat penegak hukum. Hingga laporan ini dibuat, belum ada keterangan dari pihak RSUD CAM terkait tudingan Fopera tersebut.
