Oleh: Suink
 |
| Ibnu Hajar Tanjung Anggota DPRD Kota Bekasi |
GIBASNEWS, BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Gerindra Ibnu Hajar Tanjung mengungkapkan, menghadapi wabah Pandemi Covid-19 telah menggelar rapat dengan Dinas Kesehatan, BPJS, Asosiasi Rumah Sakit Swasta dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kota Bekasi, kemarin (Kamis, 16/4).
"Kepada Asosiasi Rumah Sakit Swasta Kota Bekasi kita mempertanyakan kenapa pihak Rumah Sakit banyak yang menolak pasien Covid-19, mereka jawab karena kurangnya koordinasi, namun setelah ini mereka membuka diri," kata Tanjung kepada awak media dihalaman DPRD Kota Bekasi (17/4).
Lebih lanjutnya ia mengatakan, tentang Ikatan Dokter Indonesia Kota Bekasi kita pertanyakan apakah Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan pasien yang positif apakah kalau sudah sehat mereka bisa dikeluarkan surat keterangan bahwa mereka Bebas Covid-19?.
"Mereka menjawab tidak bisa. Karena, harus melalui tahapan. Mereka tidak bisa menjamin setelah pasien dinyatakan sehat lantas bebas Covid-19. Lalu kita mempertanyakan kenapa pasien yang meninggal dunia dampak Covid-19 tidak bisa dijenguk oleh pihak keluarga, terutama saat proses pemakaman? Karena menurut keterangan Ketua IDI Kota Bekasi bahwasannya orang yang sudah meninggal 8 jam setelah itu Covid-19 pun ikut mati. Mereka menjawab karena itu sudah menjadi protokoler yang dilandasi Undang-undang, dimana mayat dibungkus lapisan plastik lalu dimasukin kedalam peti mati baik muslim ataupun non muslim," terang Tanjung.
Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kata Tanjung, kita mempertanyakan apakah BPJS menanggung seluruh biaya masyarakat Kota Bekasi yang terjangkit Covid-19? Yang menggunakan dan tidak menggunakan BPJS harus, misalnya usia yang diatas 60 tahun, dia ODP, PDP hingga yang positif Covid-19 itu dibiayai oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
"Jadi, BPJS itu tugasnya memverifikasi para pasien Covid-19. Lalu, kalau pasien Covid-19 dibawah usia 60 tahun itu dibiayai oleh Lembaga Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi," terang Tanjung.
Terkait Dinas Kesehatan, kata dia banyak yang kita pertanyakan, seperti masalah Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan, masker, mereka menjawab masker masih ada atok 25 ribu kalau APD masih ada sekitar 5 ribu, sarung tangan masih banyak.
"Terkait dasar Anggaran Dana yang mereka miliki saat ini, baik bantuan dari Gubernur Jawa Barat, Pusat, CSR Kota Bekasi dana DAK bantuan Pusat total anggaran bekisar Rp 55 miliar namun sampai saat ini baru sekitar Rp 23 miliar yang masuk yang dipegang oleh Dinas Kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 ini. Komisi IV mempertanyakan berapa Anggaran untuk menanggulangi Covid-19 di Kota Bekasi? Beliau tidak bisa jawab, karena ketika dianggarkan, dibeli itu barang banyak-banyak, mana tau besok Covid-19 berlalu, kan pembelianya mubazir, bagus juga menurut saya, artinya penghematan biaya," ungkap Tanjung yang merupakan Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi tersebut.
ia sampaikan juga ke beliau (Dinas Kesehatan), kata Tanjung, sah-sah saja mengajukan anggaran sebesar Rp 200-300 miliar tapi dengan cacatan pencariannya sesuai dengan kebutuhan.
"Harapan saya kepada Pemerintah Kota Bekasi dan seluruh masyarakat Kota Bekasi, baik itu Tokoh Masyarakat, Legislatif, para pengusaha dalam penanganan Covid-19 ini kita harus bekerjasama tanpa melihat kepentingan pribadi dan golongan, apapun organisasi, apapun Partai, apapun nama wadah elemennya kita harus bersatu untuk menanggulangi wabah pandemi Covid-19 ini di Kota Bekasi yang kita cintai ini. Disini kami, sebagi Tokoh Masyarakat sekaligus Pemerintah Daerah harus bisa memberikan ketenangan di masyarakat Kota Bekasi. Saat inikan kondisinya pada galau, nah disinilah kita harus hadir. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Bekasi untuk tetap bertahan dirumah, ikutin anjuran Pemerintah, dan mampu menjaga kesehatan diri masing-masing," imbuhnya.