Gibasnews.com, BEKASI - Dunia pendidikan di Kota Bekasi kembali mendapat sorotan. Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, menegaskan bahwa anak-anak Bekasi harus mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.
Salah satu program yang mendapat dukungan DPRD adalah Sekolah Rakyat, program pemerintah pusat yang rencananya akan beroperasi mulai tahun ajaran 2025–2026. Sekolah ini akan berlokasi di Sentra Terpadu Pangudi Luhur, Bekasi Timur, yang merupakan aset Kementerian Sosial.
Sekolah Rakyat akan diprioritaskan bagi siswa dari keluarga miskin ekstrem yang sudah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Fasilitasnya berbeda dari sekolah umum karena menyediakan pendidikan formal setara SD, SMP, dan SMA, lengkap dengan sistem asrama serta tambahan pendidikan karakter.
“Selama ini DPRD sudah mendorong pemerintah membangun unit sekolah baru, tetapi terkendala banyak hal. Dengan adanya Sekolah Rakyat, diharapkan tidak ada lagi penolakan siswa dengan alasan kuota penuh,” ujar Faisal.
Namun, di balik program tersebut, Kota Bekasi juga masih menghadapi masalah serius: kekurangan tenaga pendidik di tingkat sekolah dasar dan menengah.
Faisal menilai, Pemkot Bekasi harus segera mengambil langkah konkret. Salah satu solusi jangka pendek adalah menggandeng universitas untuk menghadirkan relawan pengajar. “Walaupun relawan, mereka tetap harus mendapat apresiasi dari pemerintah,” tegasnya.
Ia menambahkan, kekurangan guru tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Anggaran perlu dipersiapkan agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. Sementara itu, koordinasi dengan pemerintah pusat harus diperkuat demi mencari solusi jangka panjang.
“Masalah ini harus jadi prioritas. Aktivitas belajar tidak boleh berhenti hanya karena kekurangan guru,” pungkas Faisal. (Adv)