Miris Nasib Linmas, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi: Masa Ga Punya Pos Jaga -->

Header Menu

Advertisement

Miris Nasib Linmas, Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi: Masa Ga Punya Pos Jaga

Senin


Gibasnews.com, BEKASI - Dulu dinamakan Hansip (Pertahanan Sipil). Saat ini petugas keamanan lingkungan berseragam hijau diberi nama Linmas (Perlindungan Masyarakat). Namun, pergantian nama tersebut tidak merubah nasib mereka secara signifikan, meskipun dalam tugas resiko kematian juga terkadang mengintai.


Begitupun di Kota Bekasi, nasib Linmas masih memprihatinkan. Bahkan, ada petugas Linmas memiliki seragam hanya satu pasang untuk satu tahun. Tak heran sering dijumpai warna seragam mereka sudah pudar.


Hal tersebut terungkap saat Wakil Ketua DPRD Kota Bekasi, Faisal, menggelar Reses di pendopo Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, dengan mengundang seratus anggota Linmas dari dua kelurahan, yakni Jatiwaringin dan Jaticempaka, pada Senin (10/11/2025).


Politisi asal Partai Golkar ini mengatakan, Reses kali ini memang sengaja mengundang petugas Linmas untuk mendengar langsung keluhan mereka terkait kesejahteraan yang selama ini terabaikan.


Faisal mengaku miris dengan nasib anggota Linmas. Bahkan, kata dia, ada anggota Linmas yang mengaku tidak memiliki pos jaga. Mereka terpaksa mencari tempat teduh sebagai pos sementara, bahkan harus bersembunyi di bawah pohon saat bertugas.


"Saya cuma pengen mendengar apa sih keluhan mereka. Dan ternyata luar biasa. Ada yang bilang tadi, saya jaga di kelurahan, nggak punya pos. Saya ngumpet di bawah pohon," ujar Faisal saat diwawancarai usai Reses.


Ia menyayangkan kondisi tersebut, mengingat Linmas merupakan garda terdepan yang melekat langsung dengan masyarakat, namun hingga saat ini tidak terfasilitasi dengan baik.


"Ini loh lihat, ini gedung gede, ini gedung gede," ujarnya sambil menunjuk kantor kelurahan dan UPTD. "Masa sih yang namanya Linmas tidak diperhatikan? Sebenarnya itu saya swadaya sama mereka," lanjutnya sambil menunjuk pos Linmas di kelurahan. "Itu yang tadi dia bilang ada kebocoran. Tapi harusnya kan itu jadi beban APBD," pungkasnya.