Gibasnews.com, BEKASI - Anggota DPRD Kota Bekasi, Arif Rahman Hakim (ARH) dari Fraksi PDI Perjuangan, menuntaskan agenda Reses I Tahun 2026 yang berlangsung pada 12–17 Februari 2026. Kegiatan jaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II mencakup wilayah Bekasi Utara dan Medan Satria.
Dalam dialog bersama warga, persoalan banjir dan kerusakan infrastruktur menjadi isu paling dominan. Arif Rahman mengungkapkan bahwa keluhan masyarakat masih berkutat pada struktur lingkungan yang rusak akibat genangan air, terutama pascabanjir besar yang terjadi baru-baru ini.
“Mayoritas aspirasi yang kami terima terkait perbaikan drainase jalan dan pembenahan sistem renase di sejumlah titik rawan banjir. Dampak banjir kemarin cukup besar, sehingga ini menjadi prioritas yang harus segera ditindaklanjuti,” ujarnya selepas Reses, Sabtu (14/2/2026).
Selain infrastruktur, reses juga menyoroti isu ketenagakerjaan. Dalam pertemuan kedua, Arif Rahman mengundang kelompok pekerja dan warga usia produktif. Mereka menyampaikan harapan agar perusahaan di wilayah setempat memberi ruang lebih besar bagi tenaga kerja lokal.
Menurut Arif, aspirasi tersebut sejalan dengan perkembangan kawasan industri baru. Ia mencontohkan salah satu perusahaan yang telah beroperasi dan menyerap tenaga kerja dari warga sekitar.
“Ini sinyal positif. Warga meminta dukungan berupa pelatihan atau seminar agar mampu beradaptasi dan bekerja secara profesional. Minggu depan kami rencanakan seminar penguatan etos kerja bagi tenaga kerja lokal,” katanya.
Pada sesi reses ketiga, aspirasi datang dari komunitas juru parkir. Mereka meminta kejelasan perlindungan kerja, termasuk penerbitan surat tugas resmi, fasilitasi seragam, hingga dukungan pemasangan CCTV di area kerja.
“Para juru parkir ini berkontribusi terhadap PAD. Mereka berharap ada standar target setoran yang jelas dan dukungan keamanan. Persoalan kehilangan kendaraan kerap menjadi beban moral bahkan finansial bagi mereka,” jelas Arif.
Ia menegaskan, seluruh masukan warga akan dirangkum dan dibahas bersama Pemerintah Kota Bekasi. Hasil reses, lanjutnya, menjadi dasar rekomendasi kebijakan, khususnya terkait percepatan perbaikan drainase, penguatan perlindungan tenaga kerja lokal, dan peningkatan sistem keamanan di titik parkir.
“Intinya, aspirasi masyarakat akan kami kawal agar dapat diakomodasi dalam program pembangunan daerah,” pungkasnya.(ADV)