Gibasnews.com, BEKASI - Predikat Kota Bekasi sebagai kota metropolitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai hampir Rp7 triliun dinilai menjadi ironi besar, khususnya di sektor pendidikan. Besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah dinilai belum sejalan dengan ketersediaan fasilitas pendidikan tinggi negeri bagi warganya.
Pasalnya, hingga kini kota penyangga Jakarta tersebut belum memiliki satu pun Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kondisi ini membuat banyak lulusan SMA asal Bekasi terpaksa melanjutkan pendidikan ke luar daerah demi bisa mengenyam pendidikan di kampus negeri.
Tidak sedikit dari mereka yang harus “merantau” ke wilayah tetangga seperti Jakarta, Depok, dan Bogor. Bahkan, sebagian lainnya memilih melanjutkan pendidikan hingga ke luar provinsi, seperti ke Jawa Timur, karena keterbatasan pilihan perguruan tinggi negeri di kota sendiri.
Anggota DPRD Kota Bekasi, Sarwin Edi Saputra, menyuarakan keprihatinannya atas kondisi tersebut usai menggelar reses di RW 004, Kelurahan Bojong Menteng, Jumat (13/02/26). Ia menilai, ketiadaan universitas negeri merupakan kondisi yang memprihatinkan bagi kota dengan kapasitas fiskal sebesar Bekasi.
“Masa sekelas Kota Bekasi yang APBD-nya hampir Rp7 triliun tidak punya universitas negeri? Kita malu dibandingkan kota-kota lain yang lebih kecil dari kita tapi sudah punya universitas negeri,” tegas Sarwin dengan nada kecewa.
Menurutnya, keberadaan perguruan tinggi negeri bukan hanya soal kebanggaan daerah, tetapi juga berkaitan dengan akses pendidikan yang adil dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Opsi Lahan Fasos Fasum
Politisi Fraksi Golkar ini tidak hanya menyampaikan kritik, tetapi juga menawarkan solusi konkret terkait persoalan yang selama ini menjadi kendala, yakni ketersediaan lahan. Ia menilai, Pemerintah Kota Bekasi dapat memanfaatkan aset lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos-fasum) yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal.
Sarwin bahkan menunjuk dua lokasi strategis yang dinilai memiliki potensi untuk pembangunan kampus negeri, yakni kawasan sekitar gedung DPRD Kota Bekasi dan area Summarecon Bekasi.
“Dulu pernah ada wacana kampus swasta dirubah jadi negeri, itu bisa strategis. Lahan di Summarecon juga bisa dipakai, lahan fasos-fasumnya bisa diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat Bekasi,” paparnya.
Ia menilai, jika ada komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, pembangunan perguruan tinggi negeri di Kota Bekasi bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan.
Sarwin pun menyatakan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut dalam sidang-sidang parlemen mendatang. Ia berharap, ke depan warga Kota Bekasi dapat memiliki akses pendidikan tinggi negeri yang layak dan terjangkau tanpa harus keluar daerah, sehingga generasi muda Bekasi dapat berkembang dan berkontribusi bagi daerahnya sendiri.(ADV)