 |
| Para Pendemo Di Temui Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi |
GIBASNEWS, KABUPATEN BEKASI - Puluhan Pemuda Bekasi yang menamakan dirinya sebagai Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gerbang Kompleks Perkantoran Pemerintahan Kabupaten Bekasi Senin, (12/04/2021).
Kordinator Lapangan Mahfudin Latif dalam aksi unjuk rasa ini menegaskan, bahwa persoalan lingkungan hidup yang melibatkan dunia Industri di Kabupaten Bekasi sangat mengkhawatirkan.Dia menilai bahwa kejadian kejadian yang terjadi akhir akhir ini seperti air kali yang berwarna merah dan berwarna hitam ini adalah fenomena kejadian yang tidak bisa dianggap remeh.
Dirinya juga membeberkan apalagi Kabupaten Bekasi adalah Kota Industri terbesar di Indonesia. Sehingga banyaknya perusahaan perusahaan industri di Kabupaten Bekasi memaksa Pemerintah Daerah baik Pemerintah Kabupaten Bekasi maupun DPRD Kabupaten Bekasi untuk serius dalam mengkaji ulang usulan perijinan dari pihak perusahaan dan mengawasi berjalannya roda perusahaan agar patuh terhadap peraturan perundang - undangan yang berlaku.
"Kami meminta DPRD, Dinas Lingkungan Hidup dan Satpol PP Kabupaten Bekasi jangan coba - coba main mata dengan pengusaha nakal yang mencemari Air dan Udara di Kabupaten Bekasi, "tegas Latif saat melakukan aksi demo.
Latif menduga ketika melakukan orasinya saat demo berlangsung bahwa Kementrian Lingkungan Hidup dan Kementrian Kehutanan seolah olah tidak serius dalam membantu menjaga kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi, apalagi di Kabupaten Bekasi adalah Etalase Ekonomi Indonesia.
"Yang jelas kami meminta serius dan jangan main mata soal.pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Bekasi begitupun dengan KLHK. Kabupaten Bekasi adalah Etalase Ekonomi Indonesia apalagi ada isu bahwa PT. IWMS adalah kepanjangtanganannya dari KLHK dan menjadi subcon di PT. Fajar Paper. Jadi hal ini harus di klarifikasi oleh pihak KLHK, DLH dan PT Fajar Paper, begitupun juga soal penggunaan anggaran Clean Up atau Rehabilitasi Rp 12 Milliar, "bebernya.
Ditempat yang sama Abdul Muhaimin massa dari aksi demo yang lain mengatakan bahwa hasil dari insfeksi mendadak DPRD Kabupaten Bekasi yang keluar lima bulan setelah sidak dilakukan adalah jelas itu bentuk degradasi moral.
"Kami bersyukur hasil sidak yang keluar tersebut berbentuk rekomendasi yang di buat oleh Ketua DPRD Kabupaten Bekasi untuk Bupati Bekasi, kalau saja teman - teman NGO lingkungan dan Insan Pers tidak mengkritisi mungkin saja hasil sidaknya tidak keluar, "ungkapnya.
Dalam orasinya yang berlangsung di Gedung Perkantoran Kompleks Pemerintah Kabupaten Bekasi ini membacakan tuntutan masa aksi diantaranya, meminta DPRD Kabupaten Bekasi meningkatkan intensitas dalam melakukan sidak ke perusahaan - perusahaan yang diduga mencemari lingkungan, kemudian meminta agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi harus serius memonitoring secara berkala RKL - RPL perusahaan - perusahaan yang berada di Kabupaten Bekasi.
"Kami mendesak agar Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi agar mengevaluasi AMDAL PT. GG & PT. FSW. Dan Satpol PP Kabupaten Bekasi harus tegas jangan melempem dalam menindak PT.IWMS yang diduga melanggar Perda K-3, Perda IMB Kabupaten Bekasi. Dan kami meminta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi terbuka akan sanksinya bagi perusahaan pencemar lingkungan hidup yang ada di Bekasi, "tegasnya.
Sementara David Kepala Seksi Penegakan Hukum (Gakum) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yang menemui para pendemo mengatakan apresiasi atas dinamika pengawasan lingkungan hidup, dirinya mengatakan akan menampung semua tuntutan para aksi pendemo dan akan menyampaikan langsung ke atasannya.
"Kami apresiasi dengan adanya unjuk rasa ini aspirasi temen - temen para pendemo ini akan saya sampaikan langsung ke pimpinan, "kata David berjanji.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung di Gedung Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi ini berlangsung damai dalam pengawalan ketat dari kepolisian dan petugas Satpol PP Kabupaten Bekasi.(red)