BEKASI, GIBASNEWS - Setiap tahun Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMA setiap daerah yang sampai saat ini pengelolaannya dipegang Dinas Pendidikan Jawa Barat pasti ada masalah.
Salah satu masalah yang paling pelik yaitu ketidak adilan yang menimpa banyak siswa berlatar belakang keluarga tidak mampu dan memiliki banyak keterbatasan.
Beberapa orang tua siswa kurang mampu melalui kuasa hukumnya mengadukan nasib anak mereka yang tersisih seleksi PPDB Tingkat SMA kepada Dewan Pengawas Pendidikan Kota Bekasi untuk menuntut keadilan.
Seperti yang disampaikan oleh Arief Budi Rahman, SH, MH, Advokat yang tergabung dalam AR & Partnes, kepada awak media, bahwa PPDB SMA yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat diduga sarat rekayasa dan manipulasi.
Dalam keterangannya, Arief mengatakan bahwa selain mendapat laporan dan pengaduan masyarakat, dia juga telah melakukan beberapa kajian dan serangkaian penelisikan yang semakin memperkuat dugaannya bahwa proses seleksi PPDB yang dilaksanakan, khususnya yang terjadi di Kota Bekasi, sarat dengan permainan.
“Saya mendapat laporan dan pengaduan dari beberapa orang tua murid yang merasa sangat dirugikan dengan system PPDB sekarang ini. Didalam laporan orang tua itu, mereka melaporkan bahwa hak mereka untuk mendapat perlakuan yang adil seakan terampas. Tidak hanya itu saja, para orang tua itu juga merasa sangat kecewa dengan ketidak transparanan pihak sekolah ataupun pihak dinas pendidikan dalam hasil seleksi itu,” ungkap Arief, dikutip dari media infopendidikan.com.
Arief juga menunjukkan, bahwa sebelumnya dia telah membuat permohonan tertulis kepada Dewan Pendidikan Kota Bekasi untuk melakukan pengawasan dan solusi permasalahan PPDB Jabar itu. Selain itu dia juga menuntut keadilan langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dedi Supandi.
“Tidak hanya itu, agar dugaan kami ini dapat terbukti dan terbuka sejelas-jelasnya, kami juga akan melaporkan hal ini ke Dir Reskrimsus, serta Kasubdit Tipikor Reskrimsus Polda Metro Jaya. Tindakan kami ini bukan tanpa alasan.
Ditempat terpisah, pengurus dewan pendidikan Kota Bekasi Ariyanto Hendrata, membenarkan bahwa saudara arief bersama koleganya sudah mengirimkan surat kepada instansinya
Dirinya juga berharap, pihak KCD dan Dinas Pendidikan Jawa Barat membuka ruang untuk menerima aspirasi masyarakat Kota Bekasi terkait adanya dugaan seleksi PPDB Tingkat SMA yang tidak berlaku adil bagi warga miskin.
“Kami selaku Dewan Pengawas Pendidikan Kota Bekasi siap mengawal aspirasi masyarakat Kota Bekasi, Semoga Dinas Pendidikan Jawa Barat bisa memberikan solusi yang terbaik,” Harap Ariyanto. (RED)