 |
| Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Dariyanto (doc.net) |
GIBASNEWS, KOTA BEKASI - Pencoretan sejumlah program hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah masuk dalam APBD murni 2025 menuai sorotan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi.
DPRD menyesalkan keputusan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi yang membatalkan beberapa program dengan alasan keterbatasan anggaran dan penyesuaian skala prioritas.
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Daryanto, menjelaskan bahwa seluruh usulan yang masuk ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) harus melalui proses seleksi ketat sebelum dapat dieksekusi.
“Tidak semua usulan dalam SIPD dapat dilaksanakan karena memang anggaran kita terbatas,” ujar Daryanto.
Ia menyampaikan bahwa penyusunan skala prioritas merupakan langkah logis dalam memilah program mana yang mendesak dan dapat direalisasikan terlebih dahulu, sementara sisanya bisa dilanjutkan dalam APBD perubahan atau tahun anggaran berikutnya.
“Kalau semua dilaksanakan sekaligus, anggaran yang ada sekarang jelas tidak mencukupi. Jadi dibuat skala prioritas, mana yang bisa dikerjakan dulu, dan mana yang menyusul,” tambahnya.
Menurut Daryanto, tahapan usulan Musrenbang dilakukan secara bertingkat dari kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota sebelum dimasukkan ke Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu, perlu dicermati kembali alasan tidak terlaksananya suatu program, apakah karena gugur di tahap awal atau tergeser oleh program lain yang lebih prioritas.
“Kami saja sebagai anggota DPRD belum bisa memastikan program mana saja yang akan dieksekusi tahun ini, karena masih dalam proses validasi dan pengukuran ulang,” katanya.
Menanggapi isu yang berkembang di masyarakat soal pencoretan program Musrenbang demi mengakomodasi janji politik berupa bantuan Rp100 juta per RW, Daryanto memberikan klarifikasi.
"Kalau soal itu, saya rasa tidak benar. Karena informasi yang saya terima, dana Rp100 juta itu nanti akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan. Nilainya pun kalau hanya untuk satu kegiatan seperti pengaspalan, itu belum tentu mencukupi,” jelas Daryanto. (ADV)