 |
| Pentri (Pepen-Tri) |
GIBASNEWS, BEKASI - Kemaren tanggal 20 September 2019 tetap satu tahun kepemimpinan Walikota Bekasi Rahmat Effendi dan Wakil Walikota, Tri Adhianto (PEN-TRI).
Salah satu pemerhati kebijakan publik Kota Bekasi, Didit Susilo menjelaskan, secara umum dalam setahun ini janji janji politik yang dituangkan di 40 program unggulan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan visi misi untuk periode 5 tahun sudah dicicil.
"Secara riel sudah berjalan sesuai rencana seperti; pembangunan 4 RS tipe D, pendirian 4 mal pelayanan publik, pembangunan berbasis IT ( smart city), transportasi terpadu ( transpatriot) dan tata kelola pemerintahan yang baik," jelas Pemerhati Kebijakan Publik Bekasi, Didit Susilo.
Lebih lanjutnya dirinya mengatakan, meski beberapa program unggulan belum terealisasi maksimal karena kendala teknis dan administrasi, seperti pendidikan gratis 12 tahun karena pengelolaan SMA/SMK diambil alih provinsi tapi tahun 2020 dipastikan sudah digratiskan.
"Kemudian pemisahan PDAM Tirta Bhagasasi terkendala administrasi dengan Kabupaten Bekasi yang masih tarik ulur," katanya.
Bantuan intensif RT/RW untuk tahun ini akan dibayarkan 5 bulan, masih dikatannya, karena realisasi anggaran APBD yang perlu perimbangan. Dalam pembahasan RAPBD 2020 rencananya akan dikembalikan sesuai semula dan jika memungkinkan dinaikkan.
"Dalam pengelolaan anggaran wajar saja jika ada rasionalisasi anggaran, apalagi program Kartu Bekasi Sehat (KS) untuk semua warga pastinya menyedot APBD," ucap Didit.
Lebih lanjutnya ia menjelaskan, terkait tunda bayar beberapa proyek infrastruktur kepada pihak rekanan juga masih bisa dipahami menunggu realisasi PAD tutup tahun anggaran.
"Persepsinya kepuasan publik yang masih signifikan meski ada beberapa kekurangan yang perlu terobosan," tegas Didit.
Dari segi realisasi anggaran, kata dia, memasuki triwulan 4 per 23 September terbilang ada trend positif. PAD sudah ada peningkatan hingga capaian 50% lebih, realisasi belanja APBD 2019 total Rp. 2, 9 triliun lebih (42, 43%) terdiri belanja tidak langsung (BTL) Rp.1, 2 triliun lebih (45, 36%), belanja langsung /belanja publik (BL) Rp. 1, 6 triliun lebih (40,53%).
"Dari data itu jelas masih wajar karena biasanya di triwulan 4 akan terus meningkat termasuk PAD yang trendnya akan meningkat jelang tutup tahun anggaran 2019," ujarnya.
Dijelaskannya, janji politik yang tertuang dalam RPJMD dan visi misi itu untuk 5 tahun.
"Jadi yang diperlukan mencicil program tersebut disesuaikan proyeksi angggaran dan kemampuan keuangan daerah," ungkapnya
Sehingga, ia katakan, punya capaian dan parameter yang jelas bukan hanya mencap gagal dari persepsi politik.
"Ya rial saja lihat saja hebatnya program KS yang notabene negara saja dan kabupaten kota belum mampu meski memiliki APBD yang terbilang daerah kaya," pungkasnya.