GIBASNEWS, KABUPATEN BEKASI - Kepala Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi Sajekti Rubiyah selaku PPID Utama Kota Bekasi menjadi narasumber kegiatan Peningkatan Tata Kelola Komisi Informasi Daerah yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfosantik) Kabupaten Bekasi di Hotel Sunnera Antero Jababeka Rabu, (08/12/2021).
Didampingi Kepala Sub Bagian (Kasubag) Hubungan Dokumentasi Internal Diah Setiyawati, Kasubag Publikasi Eksternal Muhammad Muchlis, Kasubag Fasilitasi Hubungan Media dan Kunjungan Daerah Herman Sunarya, serta Tim PPID Kota Bekasi.
Hadir pula perwakilan dari Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (PSI) Komisi Informasi Jawa Barat Husni Farhani Mubarok.
Kepala Humas Pemkot Bekasi Sajekti Rubiyah mengatakan cara mengoptimalisasi PPID dan memaksimalkan KIP sebagai semangat utama pelayanan publik dengan selalu memperhatikan klasifikasi informasi publik menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
"Informasi tersebut terdiri dari informasi yang wajib tersedia setiap saat. Informasi yang diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang diperoleh melalui permintaan dan informasi yang dikecualikan, " jelas Kepala Humas Pemkot Bekasi Sayekti Rubiyah.
Sajekti juga menambahkan baru-baru ini Pemkot Bekasi melalui Bagian Humas Sekretariat Daerah Kota Bekasi kembali mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Informatif Kategori Badan Publik Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Jawa Barat dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
"Penghargaan yang diraih oleh Pemkot Bekasi semata-mata karena kami selaku badan publik terus memberikan pelayanan yang maksimal kepada pemohon informasi dan memberikan inovasi-inovasi yaitu dengan memonitoring dan mengevaluasi penerapan keterbukaan informasi publik pada PPID pembantu. Melalui 3 kategori, yakni Pelayanan PPID Pembantu, Pengelolaan Pengaduan Publik dan Pengelolaan Media Sosial, serta telah dibentuknya sub unit PPID pembantu di lingkup PPID Pembantu Dinas Pendidikan Kota Bekasi, "ujar Sajekti.
Sementara Komisi Informasi Jawa Barat Husni Farhani Mubarok menambahkan, tiga indikator kemajuan sebuah negara menurut para ahli yaitu transparasi, partisipasi, dan akuntabilitas.
“Jika bersih kenapa harus risih,” pungkasnya.